Electronic Government : Strategi Mewujudkan Smart City Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

2016_12_20_-_blog_competition_2

Konsep smart city saat ini telah banyak digunakan dibeberapa Negara berkembang sebagai salah satu dampak dari kemajuan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi menuntut Negara lebih mampu untuk mengembangkan sebuah sistem terintegrasi yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, konsep smart city Indonesia telah mulai diterapkan dibeberapa daerah yang tujuan utamanya tentu saja adalah guna mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pemerintah secara serius melakukan upaya reformasi layanan publik.

Salah satu bentuk pengaplikasian konsep smat city dalam tataran pemerintahan adalah dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi berbasis Elektronik Government. Tentu saja upaya tersebut adalah merupakan salah satu prasyarat dalam memudahkan masyarakat mengakses sekaligus melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan mengembangkan sistem layanan masyarakat berbasis E-Gov. Bentuk pengembangan sistem dilakukan pemerintah secara online berbasis internet serta dalam lingkup from government to citizen (G to C). Tujuannya adalah mempercepat dan menyederhanakan akses layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Secara teknis, perubahan sistem akses layanan publik dilaksanakan dalam bentuk pemerintahan elektronik (selanjutnya disebut e-gov), dimana perubahan layanan menuju e-gov merupakan bentuk revolusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan mampu merubah roda pemerintahan secara signifikan, melalui berbagai cara oleh masyarakat dalam menjangkau pemerintahan seperti mendapatkan informasi melalui cara yang sederhana, pengisian aplikasi atau mendapatkan solusi permasalahan (Heeks, 1999; Reddick et al, 2014).

Pelaksanaan layanan publik dalam bentuk e-gov sangat bermanfaat dan memberikan kelebihan. Manfaat dan kelebihan e-gov didapatkan baik oleh pemerintah selaku penyelenggara maupun masyarakat selaku penerima layanan. Dalam konteks interaksi pemerintah dengan masyarakat, studi yang ada mengungkapkan bahwae-gov mampu menjadi strategi unggulan dalam mentransformasikan aktivitas kegiatan pemerintah dan meningkatkan kualitas layanan publik, melalui alternatif kanal akses pemerintahan (Prybutok et al, 2008; Vasilakin et al, 2007). Studi lain yang ada menunjukkan bahwa e-gov mampu menghemat anggaran serta mengefektifkan program-program layanan publik (Garsons, 2004; Karunasena et al, 2011); memberikan keuntungan berupa biaya yang murah, peningkatan transparansi, mengurangi praktik-praktik korupsi, memberikan peluang besar dalam transisi menuju masyarakat maju dan mereduksi gap (ketidaksetaraan) dalam menjadikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat (Schware, 2000; Wadia, 2000).

Meskipun mampu memberikan manfaat dan kelebihan dalam aktivitas layanan publik, namun temuan dalam studi yang dilakukan Purwanto et al (2015) menunjukkan bahwa perkembangan e-gov di Indonesia masih belum optimal. Jika dibandingkan beberapa negara lain di dunia dan Asia Tenggara, pelaksanaan layanan publik berbasis e-gov masih sangat tertinggal jauh. Permasalahan ini dapat dilihat melalui beberapa data yang menunjukkan tolok ukur secara internasional melalui United Nations E-Government Survey (2014). Hasilnya, rangking pelaksanaan e-gov Indonesia yang berada dibawah angka 0,5 atau dengan kata lain memiliki kondisi yang lemah.

Oleh karena itu geliat perkembangan teknologi semestinya dapat mendorong bentuk aktivitas pelaksanaan e-gov, yang didalamnya terdapat ketercapaian serangkaian elemen pendukung baik dari perspektif pemerintah maupun masyarakat sebagai indikator keberhasilan program yang telah direncanakan sebelumnya, serta mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan e-gov. Serangkaian konsep ini sejalan dengan studi yang dilakukan Garson (2004) dan Karunasena et al (2011) yang menyatakan bahwa pemerintah akan lebih mampu dalam menghemat keuangan dan mengefektifkan program yang dimiliki dalam pelayanan pada masyarakat,

 

Referensi :

Garson, G. D. (2004). The Promise of Digital Government in Pavlichef, A and Garson, G.D. (Eds), Digital Government : Principles and Best Practices. Idea Group Publishing, Hershey, PA : 2-17.

Heeks, R. (1999). Information and Communications Technologies, Poverty and Development. Manchester : Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.

Karunasena, K., Deng, H. and Singh, M. (2011).Measuring the public value of e-government : a case study from Sri Langka.Transforming Government : People, Process, and Policy.5 (1): 81-89.

Prybutok, V.R., Zhang, X. and Ryan, S.D. (2008). Evaluating leadership, it quality, and net benefits in an e-government environment. Information and Management. 45 (3) : 143-152.

Reddick, C., & Anthopoulos, L. (2014). Interaction with e-government, new digital media and traditional channel choices : citizen-initiated factor. Transforming Government : People, Process, and Policy. 8 (3): 398-419.

Schware, R. (2000). Information technology and public sector management in developing countries : present status and future prospects. Indian Journal of Public Administrations. 46 (3) : 411-416.

United Nation. (2014). United Nation E-Government Survey : E-Government for The Future We Want. New York : United Nation Publications.

Vasilakin, C., Lepouras, G. and Halatsis, C. (2007). A knowledge-based approach for developing multi-channel e-government services. Electronic

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s